Selasa, 22 Mei 2012, 13:45 –
Workshop KKG/MGMP Untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Agama Hindu di Papua

Jayapura, HUKMAS — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Tindige Agus Lope, S.PAK, M.Si. berharap pengurus MGMP/KKG-PAH di Papua tidak berkecil hati berkenaan dengan keterbatasan guru agama Hindu, terlebih yang berstatus PNS. Kakanwil berjanji akan mengusahakan formasi guru agama Hindu di Papua, karena setiap anak yang beragama Hindu diwajibkan mendapat pengajaran dari guru agama Hindu. Kakanwil juga menghimbau para pengurus KKG/MGMP dapat bekerja sama dengan PHDI, agar pendidikan agama Hindu tetap berjalan dengan baik.

Kakanwil menyampaikan hal tersebut pada pembukaan Kegiatan Workshop Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Hindu (MGMP/KKG-PAH) Provinsi Papua di hadapan 24 orang peserta se-Provinsi Papua pada tanggal 22 Mei 2012, di Hotel Relat Indah Jayapura.

Dalam kesempatan ini Kakanwil juga berharap agar Pembimas Hindu yang sudah memasuki masa pensiun tetap dapat menjalankan tugas-tugas di Bimas Hindu untuk sementara waktu, disebabkan keterbatasan tenaga, dan belum dilantiknya Pembimas Hindu yang baru. Kakanwil menginformasikan bahwa SK Pembimas Hindu yang baru telah ada, dan pelantikan akan dilaksanakan pada awal bulan Juni 2012. Kakanwil juga berpesan agar kegiatan berjalan dengan optimal, dan peserta dapat menimba ilmu dari para narasumber.

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampua dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Demikian diuraikan Elisabeth Musrini, Sh., MM.,saat menyampaikan sambutan panitia.

Lebih jauh menurut Musrini dengan ditetapkannya Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, khsusunya pasal 30 ayat 4 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 pasal 38 dan pasal 41, maka umat Hindu mempunyai peluang untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan melalui pasraman. Oleh karena itu pasraman mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan Hindu yang berbasis masyarakat baik formal maupun non informal.

Masih menurut Musrini, mengacu pada tujuan pendidikan nasional di atas penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu bertujuan untuk memberi bekal kemampuan dasar kepada peserta didik agar memiliki Srada dan Bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan membina peserta didik agar memiliki pengetahuan ketrampilan yang dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian pula, dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang pembangunan pendidikan di Provinsi Papua, pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan dan dunia usaha di Provinsi Papua berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

Memperhatikan ketiga peraturan perundangan tersebut, penyelenggaraan pendidikan agama Hindu Provinsi Papua dilaksanakan di sekolah bagi murid yang ada guru agama Hindu di sekolah, dan di pasraman bagi anak-anak yang di sekolah mereka belum ada guru agama Hindu.

Salah satu cara agar tercapai tujuan pelaksanaan pendidikan agama Hindu baik di sekolah maupun di pasraman adalah melalui Workshop MGMP/KKG Pendidikan Agama Hindu. Workshop ini bertujuan untuk membahas materi soal agama Hindu dalam pelaksanaan Ujian Akhir Semester tingkat SD, SMP dan SMU tahun 2011-2012, mengevaluasi sejauh mana realisasi pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di daerah tentang hasil Workshop Guru Agama Hindu tahun 2011 serta mencari solusi dalam permasalahan pendidikan Agama Hindu di daerah, guru diharapkan memahami betul tentang KTSP Agama Hindu di pasraman maupun di sekolah, memahami silabus dan kisi-kisi soal, dan dapat memahami perhitungan angka kredit guru dalam jabatan.

Sejumlah nara sumber yang menyampaikan materi pada workshop ini adalah dari Ditjen Bimas Hindu (Petunjuk Teknis Pendidikan Agama Hindu dan Program Ditjen Tahun 2012), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua (Kebijakan Pemerintah dibidang Pendidikan), Drs. I Nyoman Sudha (Kebijakan PHDI Provinsi Papua), Wayan Mudiyasa,S.Pd.M.Pd (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), Wayan Teken, S.Pd (Kisi-Kisi Soal Ujian), Adolfina Lattang, SE. (Perhitungan Angka Kredit), dan Pembimbing Masyarakat Hindu (Program Pendidikan Agama Hindu di Provinsi Papua).

Peserta workshop selengkapnya berasal dari Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Kep. Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kota Jayapura. (Didik, Dewi)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.018640 detik
Diakses dari alamat : 10.1.7.64
Jumlah pengunjung: 315130
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.