Minggu, 5 Mei 2013 – Bidang Haji & Umroh
Kuota Haji Provinsi Papua Tahun 2013 M/1434 H 1.065 Orang

Jayapura, Humas— Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Drs. H. Alwi Tianlean, MM., menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji Indonesia secara umum mengalami peningkatan, berdasar hasil survey tingkat kepuasan jamaah haji oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2011 M/1432 H, 83,31 persen responden menyatakan puas, dan pada tahun 2012 M/1433 H, 81,32 persen lebih menyatakan puas atas penyelenggaraan dan pelayanan haji. Menurutnya, banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, selain masih banyak pula hal-hal yang harus menjadi perhatian dan diperbaiki. Hal ini diungkapkan Alwi di Asrama Haji Provinsi Papua, Kotaraja, Jayapura, Sabtu (4/5).Hingga saat ini besaran biaya haji bagi calon jamaah haji (calhaj) regular belum diumumkan. Masyarakat diminta menunggu informasi resmi dari pemerintah. Sementara untuk biaya haji khusus, mencapai angka 8 ribu dolar atau 70 juta rupiah lebih.Pelunasan biaya haji biasanya dibagi dalam 3 tahap pelunasan, dengan prioritas pada calon jamaah haji baru di tahap pertama. Pada tahap 2 barulah diberikan kesempatan pada calon jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji.Terkait kuota haji 1434 H/2013 M, berdasar Keputusan Menteri Agama, kuota jamaah haji tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, yaitu secara nasional 211 ribu, dengan perincian, 194 ribu kuota haji regular, dan 17 ribu kuota untuk jamaah haji khusus. Demikian pula, kuota untuk Provinsi Papua pada tahun ini sama dengan kuota tahun sebelumnya yaitu 1.065 orang, dengan perincian, bagi calon jamaah haji regular 1056 orang, dan bagi Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) 9 orang.“Kemungkinan kuota tambahan selalu menjadi harapan dan pertanyaan masyarakat, mungkin karena pertimbangan usia, dan lain-lain. Secara nasional sudah 2 tahun terakhir kita tidak mendapatkan tambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi. Memang soal kuota tambahan ini sangat tergantung kebijakan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah kita sudah tentu mengharapkan tambahan kuota. Tetapi harus disadari bahwa hampir seluruh negara yang menyelenggarakan ibadah haji, juga mengharapkan adanya kuota tambahan. Dalam hal ini pemerintah kita tentu tidak bisa mengintervensi otoritas pemerintah Arab Saudi dalam menetapkan kuota tambahan,” terang Alwi.Pendaftar haji selalu meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Di Provinsi Papua, tahun kemarin daftar tunggu atau perkiraan keberangkatan calon jamaah haji telah mencapai 8 hingga 9 tahun, atau mendekati 9 ribu pendaftar. Sementara hingga 1 Mei 2013, perkiraan keberangkatan calhaj terus meningkat hingga menjadi 10 tahun, dimana pendaftar telah mencapai 10.984 orang.“Ini dengan catatan kuota tetap, yaitu 1.065 bagi Provinsi Papua. Lain cerita bila kuota berubah. Bila kuota naik, tentu itu baik, karena akan mempercepat masa tunggu atau waiting list calon jamaah haji. Namun menjadi masalah ketika kuota turun di bawah 1000 bahkan separuhnya.” Demikian dijelaskan Alwi.Menurut Alwi, dalam 3 tahun terakhir pemerintah juga memiliki kebijakan untuk memprioritaskan calhaj lansia dalam mengalokasikan kuota tambahan. Ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan masyarakat yang memang sudah sewajarnya. Secara umum usia lansia adalah di atas 60 tahun. Namun klausul lebih lanjut dari ketentuan tersebut, lansia yang dimaksud diambil usia calhaj yang paling tua. Misal di Provinsi Papua tahun kemarin, lansia tertinggi mencapai usia 87 tahun. Adapun tahun ini lansia yang dimaksud di Provinsi Papua, mulai dari usia 83 hingga 86 tahun. Ini juga dipertegas dengan ketentuan bahwa lansia tersebut adalah calhaj yang telah mendaftar per 31 Desember 2012.Berkenaan dengan pengurusan paspor, Alwi menjelaskan bahwa calon jamaah haji yang belum memiliki paspor, mulai tanggal 6 Mei 2013 mereka sudah bisa mendaftar dan mengurus paspor, dengan menghubungi Kantor Kementerian Agama terkait. Biaya pembuatan paspor calon jamaah haji ditanggung pemerintah bagi yang mengurus baru, kecuali bagi yang mengurus paspor sendiri tanpa berkoordinasi dengan pihak Kantor Kementerian Agama setempat.Saat ini pelayanan haji di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua, juga telah ditunjang dengan penerapan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Online. Bila sebelumnya calon jamaah haji harus datang ke Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk mengisi data dan melakukan pembayaran di sana, sekarang semua kegiatan dapat dilakukan terfokus di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tempat seorang calon jamaah haji mendaftar. Di Provinsi Papua, 17 kabupaten/kota, yaitu mencakup semua kabupaten induk dan kabupaten pemekaran lama, sudah mempunya perangkat SISKOHAT Online. Lima belas kabupaten kota telah menjalankannya dengan baik, dan dua kabupaten sisanya belum dapat menjalankannya, karena mengalami kendala teknis yang belum teratasi. Ketujuh belas kabupaten/kota yang telah memiliki perangkat SISKOHAT Online adalah Kabupaten Jayapura,Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Sarmi, Timika, Merauke, Nabire, Paniai, Asmat, Boven Digoel, Mappi, Jayawijaya, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, Puncak Jaya, dan Supiori.Hingga saat ini di Papua belum terdaftar keberadaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Oleh karena itu, bagi masyarakat yang berminat mengikuti ibadah haji melalui jalur khusus, harus mendaftar di wilayah lain, yang sebagaian besar tercatat berada di Jakarta. Memang ditegaskan Alwi, belum semua provinsi mempunyai PIHK. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi oleh sebuah lembaga PIHK yang diakui dan didaftar oleh pemerintah. Semua itu dimaksudkan untuk menjamin keamanan calon jamaah haji khusus, baik dalam pelayanan, termasuk dalam realisasi pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah berusaha mencegah timbulnya kerugian masyarakat calhaj yang “tertipu” oleh ulah sejumlah oknum PIHK yang tidak bertanggung jawab.“Keinginan masyarakat secara umum melalui PIHK sebenarnya cukup tinggi, hanya saja pemerintah sangat berhati-hati dalam memberikan ijin kepada penyelenggara haji khusus untuk menyelenggarakan ibadah haji. Pemerintah tidak ingin mengambil resiko dengan pihak-pihak yang “nakal”, yang mengakibatkan kerugian pada calon jamaah haji. Ujung-ujungnya pemerintah akan disalahkan. Banyak pengalaman bahkan sampai awal tahun ini, kita disuguhi informasi tentang penyelenggaraan umroh yang menelantarkan pesertanya,’’ urai Alwi. (Dewi)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.040704 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 259611
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.